mahkamah internasional memiliki wewenang yaitu. 2. mahkamah internasional memiliki wewenang yaitu

 
 2mahkamah internasional memiliki wewenang yaitu  Uraikan peranan Mahkamah Internasional! Jawab: Peranan Mahkamah Internasional Mahakmah memiliki 2 peranan yaitu untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan ke negara oleh negara dan memberikan nasehat serta pendapat hukum terhadap pertanyaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi

Menurut asas ini, Negara melaksanakan hukum bagi semua. Pihak yang boleh berperkara dalam Mahkamah. memperlakukan bangsa-bangsa secara. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara. 26 Tahun 2000 diberlakukan. Selain memiliki tugas tertentu, MK juga mempunyai wewenang tersendiri. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian. Dilansir dari Ensiklopedia, mahkamah internasional memiliki wewenang yaitu Memeriksa perselisihan/sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Wewenang Mahkamah Internasional. Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan atas judicial review tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. ICC akan memberlakukan yuridiksi ketika Dewan Keamanan PBB mengajukan situasijuga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang . SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT. Sejarah dan Latar Belakang Dibentuknya Mahkamah Internasional Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau 'judicial settlement' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (world court atau international court)[1]. Kata kunci: Rome Statute 1998, International Criminal Court, Kejahatan Perang, Ratifikasi . Dalam hal ini Mahkamah Internasional merupakan salah satu dari enam Organisasi PBB. 28 27 MK pertama kali mengesampingkan ketentuan UU karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusannya yang pertama, yaitu putusan atas Perkara Nomor 004/PUU-I/2003. Dasar hukum Mahkamah Agung dijelaskan dalam Undang-undang Dasar. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutus bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas kedua pulau tersebut berdasarkan prinsip effective occupation. Didirikan pada tahun 1945 di bawah piagam PBB. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan. International Court Of Justice / Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Kasus ini menelan korban meninggal 24. Dalam menyelesaikan keputusan dan menjalankan tugas Mahkamah Internasional memiliki dua kewenangan. Untuk melindungi bangsa Negara. Kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945. Selain itu contoh yang terjadi di Perancis 20 Desember 1974 dalam peristiwa uji coba nuklir, Turki dalam peristiwa Landasan Kontinen Laut Egil 19 Desember 1978, Iran dalam peristiwa. Wewenang mahkamah diatur dalam Bab II Statuta Mahkamah Internasional. Dengan seiring berkembangnya waktu INGO memiliki peran yang terus meningkat sehingga INGO dijadikan sebagai subyek hukum internasional. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Pejabat negara memiliki wewenang . Mahkamah Internasional menjelaskan lebih lanjut beberapa hal mengenai alasan-alasan atau dasar-dasar yang memungkinkan adanya upaya banding, yaitu6: 1. Mahkamah Internasional terdapat dalam BAB XIV tentang Mahkamah Internasional sebanyak 5 pasal yaitu Pasal 92 sampai dengan Pasal 96. Hukum tata negara materiil ini meliputi berbagai peraturan perundang-undanganinternasional. kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang ratifikasi yang bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak memiliki kewenangan untuk menguji lampiran undang-undang ratifikasi yang memuat materi perjanjian internasional. Hukum acara disini meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum acara pidana Islam (Jinayah). Dalam interaksi konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi meski sama-sama lembaga negara yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945, keduanya punya wewenang yang berbeda lho! Wewenang MA. Perjanjian Internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara negara yang bersengketa. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar’iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang. Apabla terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan. Jawaban yang benar adalah: E. Pada saat itu terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu: [4] Hooggerechtshof di Jakarta dengan: Ketua: Dr. Wirjers. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen. Meski begitu, hasil sengketa tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional. Tugas dan wewenang Mahkamah Internasional (ICJ) adalah: 1. com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 5 anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan China, yang dikenal sebagai P5. Tugas pokok, fungsi, dan wewenang MA terangkum sebagaimana yang dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung, berikut. Fungsi Mahkamah memiliki dua peranan yaitu untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan ke mereka oleh negara-negara dan memberikan nasehat serta pendapat hukum terhadap. Komisi Yudisial juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan suatu martabat, kehormatan, keluhuran, dan juga perilaku hakim. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang. Dalam Statuta Roma 2002 diterangkan berbagai jenis kejahatan, yaitu: Genosida (Pasal 6 Statuta Roma 2002); Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma 2002);. Lembaga Komnas HAM di Indonesia bersifat mandiri, karena Komnas HAM tidak dapat di intervensi pihak manapun termasuk pihak pemerintah. Jadi semua bentuk pelanggaran HAM berat sebelum UU No. Soal Pilihan Ganda Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 19 ayat 1,2, dan 3 mengungkapkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemulihan umum. Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Menyelesaikan sengketa (contentious case), yaitu menyelesaikan sengketa antarnegara yang berdasarkan permohonan. Lembaga eksekutif adalah salah satu lembaga yang ada dalam sistem pemerintahan indonesia yang berfungsi sebagai eksekutor hukum dan penggerak roda pemerintahan. Selain itu wewenang Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 1 dan UU No. Dimana dari dasar hukum tersebut dapat diketahui kedudukan Pengadilan HAM di Indonesia, yaitu sebagai pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat dan berkedudukan di dalam. Bagikan. Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia No. untuk tidak meneruskan mahkamah yang lama dan menggantinya dengan yang baru d. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan (Council) LBB. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan. Baca juga: Peran PBB dalam Memelihara Perdamaian Dunia. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertempat di Den Haag, Belanda. Yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus sengketa antar Negara yang diserahkan kepadanya (contentius jurisdiction), dan, 2. (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. suatu. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang dalam UUD 1945 Pasal 20 A ayat 2: Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden). Pasal 34 (1) Statuta menyatakan : bahwa hanya negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara dimuka mahkamah. Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi atau wewenang untuk : 1. Majelis Umum memiliki wewenang luas. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negar,. Kewenangan Mahkamah Internasional yaitu wewenang mahkamah Internasional yang diatur dalam Bab II statute Mahkamah Internasional. MAHKAMAH AGUNG. Pembentukan MK bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the guardian of the constitution. kelas: XI IPS 4. Tugas Komisi Yudisial adalah: Menurut Pasal 14 UU No. Badan ini akan bekerja sesuai dgn Statuta Mahkamah Tetap Internasional & peradilan merupakan bab. Mahkamah Internasional memiliki wewenang yaitu . Mahkamah Pidana Internasional bahasa Inggris : International Criminal Court, ICC atau ICCt bahasa Prancis : Cour pénale internationale, CPI) merupakan sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual atas tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk. Jika perjanjian internasional dilanggar oleh salah satu pihak maka perjanjian dapat dibatalkan atau pihak terkait mendapatkan sanksi yang telah. Artikel terbaru saya tentang, "Legal Standing Warga Negara Asing di Mahkamah Konstitusi Jerman dan Mongolia" telah terbit di Rubrik Cakrawala Majalah Konstitusi edisi No. Kepada PBB Atas Cidera yang Dideritanya"dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional. kelengkapan. Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang ( judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 3. Banyak pakar politik internasional yang memberikan pandangannya terkait definisi perjanjian internasional, namun mari kita lihat definisi perjanjian internasional menurut yang tertera dalam Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1) yaitu perjanjian internasional ialah suatu sumber utama bagi sumber-sumber hukum. 10. Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa. H (1993) istilah hukum internasional kebanyakan hanya di gunakan dalam arti “hukum internasional publik”. Dalam. Oleh Iqbal Hakim Diposting pada Januari 8, 2021. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji dan meluruskan setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang bertentangan dengan konstitusi melalui. Nama: septria susanna. Di tingkat Internasional telah dibentuk Pengadilan yang memiliki wewenang khusus yang. Mahkamah Internasional baru yang kemudian badan ini merupakan badan utama Perserikatan Bang-sa-Bangsa. Kewenangan yang dimiliki Komnas HAM diantaranya untuk mengkaji, meneliti,. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. Statuta Mahkamah Internasional menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Piagam PBB. Tugas dan wewenang Mahkamah Internasional (ICJ) adalah: 1. a. (ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A) Sejak Mahkamah Konstitusi ( MK) berdiri pada tahun 2003, berdasarkan data yang. November 4, 2022. id, Peradilan Militer berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidanaFungsi Mahkamah Agung – Mahkamah Agung (atau biasa disingkat MA) merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di bidang peradilan yang bebas dari pengaruh cabang. Mahkamah Konstitusi terlahir sebagai anak kandung reformasi yang memiliki empat wewenang dan satu kewajiban yang harus dijalankan. Mahkamah Internasional. Yurisdiksi Mahkamah diatur pula oleh Pasal 36 ayat (1) Piagam PBB, yakni Mahkamah memiliki wewenang untuk mengadili semua sengketa yang diserahkan para pihak dalam semua persoalan yang ditetapkan oleh Piagam PBB, Perjanjian Internasional atau Konvensi Internasional yang berlaku. Lebih lanjut, ada tiga persyaratan yang berlaku dan harus terpenuhi. Dalam menyelsaikan tugasnya, Mahkamah Internasional memiliki dua kewenangan. Namun, banyak manajer tidak bisa bekerja dan banyak mengeluh, karena tidak mempunyai wewenang. Yang dalam hal ini memiliki anggotanya terdiri atas 15 hakim internasional pilihan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 13 UU Nomor 22 2004 yaitu: Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta. Wewenang Mahkamah Internasional. 125 Juli 2017. 1. A. Hakim di Mahkamah Internasional. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama. kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, dan putusan Mahkamah Internasional terkait kasus LaGrand. By M. Juga, penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Negara Pihak akan dilakukan dengan lebih mengutamakan hukum nasional, terkait pelanggaran HAM berat, untuk bisa diterapkan lebih efektif. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya. Menyelesaikan sengketa antarnegara yang berada di bawah kewenangnnya ataupun yang tidak berada di bawah wewenangnya tetapi bersedia untuk tunduk pada aturan dan keputusan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB. e. Dewan Keamanan bersamaan dengan Majelis Umum PBB diberikan tugas untuk memilih hakim dalam Mahkamah Internasional. Misalnya ketidakhadiran Islandia dalam peristiwa wewenang di bidang penangkapan ikan, keputusan Mahkamah Internasional tanggal 25 Juli 1974. untuk Mahkamah Internasional, Konstitusi untuk badan-badan Khusus PBB tertentu dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, Mahkamah Internasional disebut International Court of. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat. Pasal 14 UU Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka komisi yudisial bertugas untuk: Melakukan pendaftaran calon hakim agung. Dan pada materi ke-3, berisikan materi yang sama dengan bagian essay-nya, yaitu tentang "Sistem Hukum dan Peradilan Internasional". Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikannya International Court Of Justice adalah untuk menggantikan peradilan yang sebelumnya yaitu Permanent International Court Of Justice. Mahkamah Internasional; Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;. Mendesak Dewan keamanan untuk menindak suatu negara yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. Sekretariat. 1. com - Mahkamah Agung ( MA) adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Kewenangan yang dimiliki Komnas HAM diantaranya untuk mengkaji, meneliti, penyuluhan, pemantauan. KOMPAS. a. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920, ada empat macam sumber hukum internasional, yaitu: a. Pada1. 4 3. kepentingan umum b. 1. Lembaga ini memiliki wewenang sebagai pemegang fungsi kehakiman bersama MA. Dikutip dari buku. MetroTV • 07 Maret 2023 19:46. Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan. Apabila kita jabarkan, Mahkamah Internasional memiliki yuridiksi atau fungsi dalam dua kasus, diantaranya fungsi penyelesaian sengketa. sengketa internasional e. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung yaitu lembaga peradilan tertinggi dari makna kemerdekaan Indonesia dan semua peradilan di Indonesia. KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KEJAHATAN PERANG1 Oleh: Gracia In Junika Tatodi2 ABSTRAK. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas. Pembagian wewenang lembaga negara (treaty making power) dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional merupakan bagian dari perspektif internal, setiap negara memiliki tugas dan wewenang April 26, 2013 by reffisoebagyo24. 24/10/2014. Namun, MA sudah berdiri jauh lebih lama dibanding MK, yakni pada 19 Agustus 1945, sehari setelah disahkannya Undang. Tugas Wewenang Mahkamah Agung – MA – Ri. Mahkamah Konstitusi pada. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur. Mahkamah Agung (MA) dapat dikatakan merupakan lembaga negara tertua di Indonesia yang lahir pada 19 Agustus 1945. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutus bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas kedua pulau tersebut berdasarkan prinsip effective occupation. Baca juga: Memahami Dasar Hukum. Mempunyai integritas, tanggung jawab, dan kepribadian atau sikap yang tidak terpuji. A. Terdapat tujuh undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya, yaitu: 1. ac. 1. Untuk masa jabatan hakim tersebut ialah 9 tahun. kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, dan putusan Mahkamah Internasional terkait kasus LaGrand. Organisasi-organisasi dibawah wewenang Dewan Ekonomi dan social, antara lain : a. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social. Mahkamah Internasional memiliki wewenang yaitu untuk memeriksa perselisihan/sengketa antara Negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Lembaga ini memiliki wewenang sebagai pemegang fungsi kehakiman bersama MA. Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Mahkamah Internasional. Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 (2)). Oleh karena itu, Mahkamah Internasional memiliki peran dalam mengadili perselisihan kepentingan. Mahkamah Konstitusi Adalah Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Yang Memiliki Kewenangan Memutus Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir. 2. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstutisional terhadap perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 53 VCLT 1969, unsur yang harus dipenuhi dalam norma jus cogens adalah diterima dan diakui oleh keseluruhan. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Statuta Mahkamah Internasional merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip umum yang ada pada Bagian XIV Piagam PBB, yang pada salah satu bagian Statuta menjelaskan prosedur bersengketa di Mahkamah Internasional. Berikut tugas masing-masing. Untuk waktu yang lama satu-satunya badan peradilan internasional adalah Mahkamah Internasional, yang, bagaimanapun, tidak dapat menjatuhkan sanksi selain yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Kata-Kata Kunci: a. Dewan keamanan dapat menyerahkan suatu sengketa hukum kepada mahkamah, majelis umum dan dewan keamanan dapat memohon kepada mahkamah nasihat atas persoalan hukum apa saja dan organ-organ lain dari. melalui tiga tahap yaitu tahap perundingan, penandatanganan, dan pengesahan (Boer Mauna,. A. Jakarta -. maupun nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimana pun adanya. 4). Pasal 51 UU Nomor 49 Tahun 2009 menjabarkan tugas pokok dan kewenangan pengadilan tinggi di Indonesia. Lembaga yang ada dalam suatu negara biasanya. b) Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945 Dalam Statuta Mahkamah Internasional sendiri, ketentuan yang berkenaan dengan proses beracara terletak pada BAB III yang mengatur tentang. Dalam bahasa Inggris, Mahkamah Internasional disebut International Court of Justice. Namun, ada sebagian masyarakat yang belum memahami tugas, fungsi dan wewenang MA secara utuh dan komprehensif. Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki wewenang untuk menetapkan dan menegakkan hukum nasionalnya. Pada awalnya, sejarah PBB terdiri dari enam badan utama antara lain Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosal, Sekretariat, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian. Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ) merupakan badan kehakiman yang terpenting dalam PBB. Dewan Keamanan PBB memiliki fungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. berikut: 1. Tugas dan Wewenang Presiden Sebagai Kepala Negara. Mahkamah Internasional merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia. Hal ini dinyatakan dalam pasal 94 ayat (1) Piagam PBB, yaitu :Prinsip ini menunjukan bagaimana hubungan antara Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan Nasional. Namun, juga termasuk benda tidak bergerak yang berasal dari darat. 1. Tugas dan Wewenang Hakim. Mahkamah Agung. Sehingga menyebabkan Mahkamah Pidana Internasional ikut campur tangan untuk menegakkan keadilan. Simak kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui tulisan berikut ini.